Puan Maharani Serukan Penguatan Kepemimpinan Perempuan di Forum Parlemen Dunia

Ketua DPR RI Puan Maharani memanfaatkan momen Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, untuk mendorong agenda pemberdayaan perempuan dalam politik. Hal ini ia sampaikan saat bertemu langsung dengan Ketua Parlemen Azerbaijan, Sahiba Gafarova, pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Pertemuan itu berlangsung sehari sebelum pemilihan Presiden IPU periode 2026-2029, yakni Jumat (9/10/2026). Sahiba sendiri adalah satu dari tiga kandidat yang bersaing, bersama Ketua DPR Australia Milton Dick dan Senator Chile Rojo Edwards Silva.

Dalam forum bilateral tersebut, Puan menegaskan bahwa dua pemimpin parlemen perempuan memikul tanggung jawab khusus. “Kita berdua adalah Ketua Parlemen perempuan sehingga merupakan tanggung jawab kita untuk membina kepemimpinan politik perempuan dan partisipasi perempuan di semua sektor dan tingkatan,” kata Puan kepada Sahiba.

Puan juga mengusulkan program konkret antara kedua negara, seperti pertukaran kapasitas legislator perempuan dan riset bersama soal isu iklim serta energi. Ia turut mendorong penguatan kerja sama di forum internasional, termasuk isu Palestina, reformasi tata kelola global, dan kerja sama Selatan-Selatan — istilah untuk kolaborasi antarnegara berkembang.

Selain itu, Puan menyatakan komitmennya hadir langsung saat pemungutan suara. “Kehadiran saya adalah bentuk dukungan pribadi dan lembaga parlemen Indonesia terhadap proses pemilihan Presiden IPU ini,” ungkapnya. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menambahkan bahwa kehadiran tersebut juga merupakan wujud solidaritas kepada para kandidat.

Di sela agenda itu, Puan juga sempat bertemu dengan Presiden Senat Thailand Mongkol Surasajja untuk membahas penguatan hubungan kedua parlemen, khususnya melalui forum ASEAN. Dalam kunjungan ke Tanzania ini, Puan didampingi oleh Irine Yusiana, anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.

Rangkaian pertemuan ini menunjukkan bahwa diplomasi parlemen tidak hanya soal kepentingan negara, tetapi juga bisa menjadi panggung untuk mendorong isu-isu yang lebih inklusif, termasuk kesetaraan perempuan di panggung politik global.

Sumber: Liputan6