Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan inovasi sebagai bagian dari cara kerja sehari-hari, bukan hanya sekadar proyek sesaat. Upaya ini dilakukan jelang penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2026 yang akan segera dimulai proses seleksinya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa inovasi harus melampaui sekadar teknologi atau perubahan nama program. “Inovasi ini adalah cara baru yang lebih efektif untuk menghasilkan nilai untuk publik,” katanya saat membuka presentasi kepala daerah peserta IGA 2026 di Jakarta.
Wiyagus menekankan bahwa ajang penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan pemicu bagi daerah untuk terus menciptakan dan memperluas praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap daerah didorong untuk memanfaatkan ruang kreativitas guna mengatasi masalah lokal dengan cara yang terukur dan bertanggung jawab.
Beberapa aspek yang masih perlu diperkuat di Indonesia mencakup produktivitas, kualitas institusi, pengembangan teknologi, dan kemampuan mengubah pengetahuan menjadi keuntungan ekonomi. Untuk itu, ekosistem inovasi harus dibangun melalui kerja sama antara pemerintah, dunia bisnis, kampus, dan media massa.
Salah satu contoh inovasi yang patut ditiru adalah Kota Mojokerto dengan program “Bajak Sambal Terasi,” sebuah aplikasi yang menghubungkan tabungan bank sampah dengan pembayaran pajak properti melalui sistem digital. Cara ini memecahkan tiga persoalan sekaligus: lingkungan, inklusi ekonomi, dan penerimaan pajak daerah.
Wiyagus juga menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada perluasan kapabilitas manusia, bukan sekadar pertumbuhan angka. Inovasi harus memberikan kesempatan nyata kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik yang lebih baik.
Partisipasi dalam IGA 2026 meningkat signifikan dengan 48.246 inovasi dari 541 pemerintah daerah, naik 31,31 persen dibanding tahun sebelumnya. Penilai berasal dari 30 orang yang mewakili 26 instansi pemerintah, akademisi, organisasi nonpemerintah, dan media untuk memastikan penilaian yang komprehensif dan objektif.
Sumber: Detik.com
Baca Juga
Industri Diminta Bantu Desain Kurikulum Pendidikan Perikanan Agar Sesuai Kebutuhan Kerja
Ratusan Universitas dari 31 Negara Berkumpul di QS Higher Ed Summit Bali, Bahas Masa Depan Pendidikan Tinggi Asia Pasifik
Guru Indonesia Butuh Strategi Jangka Panjang, Bukan Sekadar Perayaan
