Dosen, Guru, dan Tendik di Jakarta Bisa Ajukan Pembebasan Pajak Properti

Dosen, Guru, dan Tendik di Jakarta Bisa Ajukan Pembebasan Pajak Properti

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan (tendik) untuk mengajukan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025 dan mencakup berbagai kategori pendidik dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi.

Kelompok yang bisa mendapatkan manfaat ini meliputi guru dan tendik tetap atau penuh waktu di sekolah usia dini, dasar, menengah umum, kejuruan, dan keagamaan—baik berstatus PNS maupun non-PNS. Demikian juga dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dengan status tetap atau penuh waktu. Bahkan pensiunan dari kelompok-kelompok tersebut juga berhak mengajukan pembebasan ini.

Menurut keterangan resmi Badan Pendapatan Daerah melalui media sosial, “Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas pembebasan pokok PBB-P2 bagi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria.” Pembebasan berlaku untuk properti yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan, mulai dari tahun pajak berjalan atau sejak kondisi objek pajak memenuhi syarat.

Untuk mengajukan permohonan, pemohon harus menyiapkan beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut antara lain fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru, dosen, atau tendik; surat keterangan dari pimpinan tempat kerja sesuai format yang ditentukan Kepala Bapenda; dan untuk pensiunan non-PNS, surat keterangan yang menyatakan status pensiunan.

Pemohon yang menikah dan ingin mengajukan atas nama pasangan juga harus menyertakan bukti hubungan perkawinan seperti buku nikah, akta nikah, atau kartu keluarga. Permohonan dapat diajukan langsung melalui portal online pajakonline.jakarta.go.id setelah semua berkas disiapkan dengan lengkap.

Salah satu keuntungan kebijakan ini adalah pemohon tidak perlu memiliki rekam jejak bebas tunggakan pajak daerah untuk mengajukan pembebasan. Dengan prosedur yang relatif terbuka, diharapkan lebih banyak profesional pendidikan di Jakarta yang dapat memanfaatkan program ini untuk meringankan beban finansial mereka.

Sumber: Detik.com

Baca Juga

Scroll to Top