
Tahun depan, pemerintah akan mulai mengeksekusi program besar-besaran yang membuat pendidikan dasar di sekolah swasta gratis. Dana yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp 5 triliun, sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) yang tahun lalu memutuskan bahwa negara harus menjamin akses pendidikan dasar tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR, mengonfirmasi komitmen legislatif terhadap program tersebut. “Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” kata Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Namun program ini tidak akan memberi subsidi kepada semua sekolah swasta tanpa terkecuali. Pemerintah akan melalui proses verifikasi ketat untuk memilih mana saja satuan pendidikan swasta yang layak menerima bantuan gratis dari negara.
Alasan selektifitas ini berkaitan dengan keberagaman model pendidikan swasta. Sebagian besar sekolah swasta hanya menjalankan kurikulum nasional standar, namun beberapa lainnya menawarkan program tambahan yang berbeda—misalnya International Baccalaureate (IB) atau Cambridge—yang membuat biaya operasional dan nilai pendidikan mereka lebih tinggi dari rata-rata.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini sedang menyusun daftar lengkap sekolah swasta mana yang akan masuk dalam skema gratiskan ini. Proses identifikasi ini penting agar anggaran Rp 5 triliun dapat digunakan secara efektif untuk sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan dan relevan dengan kriteria program.
Dalam putusannya Mei 2025, MK membedakan antara sekolah swasta biasa dan sekolah swasta premium. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa sekolah dengan kurikulum internasional atau khusus agama dipilih oleh orang tua dan siswa secara sadar dengan mempertimbangkan biaya yang lebih tinggi. Karena itu, pengecualian berlaku untuk kelompok sekolah tersebut.
Mekanisme ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara hak konstitusional warga negara atas pendidikan gratis dan kenyataan ekonomi bahwa tidak semua sekolah swasta beroperasi dengan model dan sumber daya yang sama. Dengan begitu, program bisa berjalan adil dan berkelanjutan.
Sumber: Detik.com




