
Perguruan tinggi di seluruh dunia masih sibuk memperdebatkan apakah boleh atau tidak mahasiswa menggunakan ChatGPT dan alat AI lainnya. Padahal, menurut Gil Orense, peneliti dari Amazing Research Labs dan mahasiswa doktoral di Asian Institute of Management Filipina, universitas seharusnya sudah melangkah lebih jauh: mengubah diri menjadi institusi yang sepenuhnya berbasis AI, atau disebut AI-native university.
Orense menyampaikan konsep ini dalam sesi khusus QS Higher Education Summit: Asia Pacific 2026 di Bali, pada 3 November. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan mendasar bagi mahasiswa masa depan bukan sekadar bisa menggunakan AI untuk membuat laporan atau analisis data, tetapi apakah mereka mampu menyadari ketika AI memberikan jawaban yang salah dan bisa mempertahankan pendapat mereka di hadapan dosen.
Konsep AI-native university lahir karena kenyataan bahwa AI sudah digunakan di semua level kampus—dari dosen yang menggunakannya untuk mengajar dan mengevaluasi tugas, hingga staf administrasi yang memanfaatkannya untuk kebijakan dan operasional. “Kami mendefinisikan AI-native university sebagai sebuah perguruan tinggi yang mengintegrasikan AI di seluruh lini pengajaran, riset, dan operasional kelembagaan, dengan dipandu oleh pertimbangan akademis, dan dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap misi universitas,” ujar Orense.
Data dari survei UNESCO tahun 2025 menunjukkan urgensi transformasi ini. Dari 400 responden di lingkungan pendidikan tinggi di 90 negara, 9 dari 10 orang menggunakan alat AI saat bekerja, terutama untuk riset dan menulis. Hampir setengahnya bereksperimen menggunakan AI untuk pengajaran, seperti membuat rencana pembelajaran dan mendeteksi plagiarisme. Namun, hanya 19 persen kampus yang memiliki kebijakan AI formal, sementara 42 persen masih dalam proses pembuatan kerangka panduan.
Permasalahan etika menjadi kekhawatiran serius. Satu dari empat responden survei melaporkan kekhawatiran tentang isu etika AI, mulai dari ketergantungan mahasiswa pada alat tersebut hingga sengketa kepengarangan dan bias dalam penelitian. Wawancara lanjutan dengan 10 responden menunjukkan kekhawatiran bahwa adopsi AI yang tidak terencana bisa membawa dampak negatif.
Untuk menjawab tantangan ini, Orense mengusulkan lima pilar utama bagi universitas yang ingin menjadi AI-native. Namun, pilar-pilar tersebut hanya bisa berjalan jika universitas menyediakan infrastruktur bersama seperti layanan data yang aman, alat evaluasi standar, dan model AI yang sudah disetujui, sementara standar akademis tetap diserahkan kepada masing-masing fakultas.
“Fakultas kedokteran berhak menentukan bagaimana mahasiswanya menunjukkan penalaran klinis. Departemen teknik mendefinisikan bukti apa yang dibutuhkan untuk memvalidasi sebuah rancangan. Peneliti tetap bertanggung jawab atas metode riset mereka,” kata Orense. Setiap inisiatif AI, berapa pun skalaannya, perlu dievaluasi ketat untuk membuktikan apakah benar-benar membantu atau malah mengaburkan proses belajar.
Orense menekankan bahwa kompetensi mahasiswa lulusan dalam menilai kebenaran jawaban AI bergantung sepenuhnya pada lingkungan belajar dan standar akademik yang dibangun kampus hari ini. Dengan demikian, transformasi menuju AI-native university bukan sekadar tentang teknologi, tetapi tentang menyiapkan generasi mahasiswa yang cerdas dalam memanfaatkan dan mengkritisi kecerdasan buatan.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

Astra International Raih Penghargaan untuk Program Pemberdayaan Desa Sejahtera

Kemenag Siapkan Program Produksi 1.000 Doktor Ma’had Aly Selama Lima Tahun ke Depan

Taman Bendera Pusaka Jakarta Masuk 40 Besar Penghargaan Desain Internasional Seoul

