
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengajukan dua lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Langkah ini merupakan dukungan konkret terhadap program pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa Pemprov tidak akan campur tangan dalam aspek pembangunan Sekolah Rakyat itu sendiri, karena hal tersebut adalah tanggung jawab pusat. “Pemprov DKI Jakarta tidak ingin masuk pada wilayah yang bukan kewenangannya. Termasuk membangun Sekolah Rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Pramono telah menyampaikan kedua lokasi calon pembangunan tersebut kepada Menteri Sosial dalam pertemuan sebelumnya. Masing-masing lokasi memiliki luas sekitar 2 hektare dan merupakan respons atas penambahan kuota yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu lokasi berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada ketersediaan lahan yang dimiliki pemerintah daerah dan potensi pengembangan infrastruktur pendidikan di kedua wilayah tersebut.
Gubernur juga memastikan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan kawasan hutan kota Universitas Indonesia. Pemprov justru berkomitmen mempertahankan area tersebut sebagai ruang terbuka hijau, dan bahkan tertarik untuk mengelolanya menjadi kebun raya jika diserahkan oleh pihak universitas.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

Sekolah Rakyat: Program Pemerintah untuk Perluas Akses Pendidikan, Ini Syarat Daftarnya

Indonesia Luncurkan Tiga Proyek Hutan Lestari untuk Tangkap Emisi Karbon di COP31

215 Lansia di Padang Raih Wisuda Pendidikan Nonformal

