
Indonesia dan Uni Eropa baru saja menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif di Brussels, Belgia. Kesepakatan ini ditargetkan untuk mempermudah ekspor komoditas unggulan Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit, karet, produk perikanan, furnitur, dan alas kaki ke pasar Eropa.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa perjanjian ini mencakup pengurangan tarif bea masuk yang signifikan. Sebagian besar produk ekspor Indonesia—mencapai 90,4 persen dari total pos tarif Uni Eropa—akan langsung mendapat potongan tarif menjadi nol persen saat perjanjian berlaku.
Sisanya sebesar 7,92 persen akan dieliminasi secara bertahap dalam periode 3 hingga 15 tahun. “Lebih dari 98 persen pos tarif UE akan memberikan akses pasar dengan tarif preferensial bagi produk ekspor unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil, produk perikanan, karet, furnitur, dan berbagai produk manufaktur lainnya,” ujar Budi.
Menurut Mendag, pengurangan tarif ini akan meningkatkan daya saing harga produk Indonesia di pasar global dan membuka peluang lebih besar bagi eksportir lokal untuk merebut pasar Eropa. Perjanjian ini juga mencakup aspek perdagangan jasa, investasi, dan perlindungan kekayaan intelektual.
Pemerintah berharap kesepakatan ini dapat mendorong investasi asing, memperkuat industri pengolahan dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan nilai tambah produk nasional. Kesempatan investasi juga dibuka di sektor otomotif, energi terbarukan, dan ekonomi digital.
Perundingan untuk perjanjian ini telah berlangsung selama sepuluh tahun dengan 19 putaran negosiasi. Pemerintah kini akan mengejar proses ratifikasi agar perjanjian dapat segera diterapkan oleh kedua belah pihak dan memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha dari semua skala, terutama UMKM dan pengusaha muda.
Sumber: Antara News
Baca Juga

Fesyen Indonesia Perlu Ubah Desain Jadi Produk Bisnis untuk Raih Pasar Global

China Kembangkan Baterai Natrium untuk Truk Listrik, Tahan Suhu Ekstrem

Rangkuman Ekonomi: Moratorium Smelter Nikel, Pembiayaan UMKM, hingga Keyakinan Luhut soal Ekonomi RI

