Nadya Alfi Roihana, Wakil Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menolak keras rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap produk pembalut perempuan. Dia meminta agar kebijakan ini dikaji ulang sebelum diterapkan.
Roihana berpendapat bahwa produk pembalut tidak termasuk dalam kategori barang mewah dan tidak seharusnya dikenai pajak dengan tarif standar yang berlaku untuk barang-barang premium. Pandangannya ini menekankan bahwa pembalut adalah kebutuhan dasar bagi perempuan, bukan pilihan konsumsi untuk gaya hidup.
Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa pengenaan pajak akan membuat produk pembalut semakin mahal dan sulit diakses oleh masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Isu aksesibilitas produk kesehatan reproduksi perempuan menjadi fokus utama dalam protes Roihana.
Langkah Roihana menunjukkan keterlibatan parlemen dalam mempertanyakan kebijakan fiskal pemerintah yang langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan Indonesia. Pemerintah diharapkan merespons masukan ini dengan serius mengingat dampak sosial yang luas.
Sumber: Sindonews
