Presiden Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras

  • Whatsapp
Presiden Jokowi Cabut Izin Investasi Miras
Presiden Jokowi Saat Menyampaikan Mencabut Perpres izin investasi Miras | Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden

LITERA NEWS – Setelah berpolemik dan menjadi isu hangat di Indonesia, izin investasi minuman keras atau yang dikenal dengan sebutan miras akhirnya dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak dilegalkan.

Izin tersebut sebelumnya tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Bacaan Lainnya

Diketahui bersama, rencana izin investasi terkait pelegalan miras di beberapa wilayah Indonesia ini mendapatkan kritikan tajam dari masyarakat.

Kritikan tersebut termasuk dari organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Untuk itu Presiden Jokowi melakukan diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat, dan ormas keagamaan  terkait polemik izin edar Miras di Indonesia ini.

Presiden Jokowi juga melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan-masukan dari provinsi dan daerah terkait investasi Miras tersebut.

Sampai akhirnya, Presiden Jokowi mengambil keputusan untuk mencabut lampiran izin investasi Miras dalam lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut.

Dikutip dari akun resmi Youtube Sekretariat Presiden, dari tayangan yang diunggah pada Selasa (02/03/2021), Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima berbagai masukan dari masyarakat.

“Setelah Menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan, saya putuskan,” kata Jokowi memulai pembicaraanya terkait pencabutan izin tersebut.

“Lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tegasnya dalam siaran pers di laman Youtube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai salah satu daftar positif investasi (DPI). Wilayah yang rencananya akan dijadikan tempat industri miras adalah Bali, Papua, NTT, dan Sulawesi.

Namun, dengan pencabutan ini, lampiran tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Langkah keputusan Presiden Jokowi ini pun direspon beragam oleh masyarakat.

Seperti yang disampaikan Safty Yoan Soraya, warga Ciamis. Ia mengapresiasi langkah yang diambil Jokowi. Langkah ini dinilainya sudah tepat dalam menyelematkan generasi muda di Indonesia.

Hal yang sama disampaikan Rahayu, warga Serang Banten. Ia hanya menyayangkan kenapa hal ini bisa berpolemik. Jika seandainya ini tidak ada rencana, maka Indonesia tidak segempar hari ini untuk mempersoalkan miras yang akhirnya dicabut juga tidak menjadi legal. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *