Wacana kuliah gratis yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto disambut dengan catatan serius dari kalangan akademisi. Bukan soal niatnya, melainkan soal kesiapan kampus-kampus untuk menampung lonjakan mahasiswa yang berpotensi terjadi jika kebijakan ini diberlakukan.
Achmad Hidayatullah, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), menilai pemerintah perlu membatasi jumlah mahasiswa baru yang diterima tiap kampus agar kualitas pembelajaran tidak ikut terjun bebas. Menurutnya, menerima terlalu banyak mahasiswa demi mengejar angka bisa berbalik merugikan mutu pendidikan itu sendiri. “Pendidikan tinggi perlu menempatkan kualitas pembelajaran, bukan semata-mata jumlah mahasiswa, sebagai prioritas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya lingkungan belajar yang mendukung agar mahasiswa bisa berkembang secara intelektual dan kreatif. Tanpa ekosistem akademik yang sehat, tujuan besar pendidikan tinggi sulit tercapai meski biayanya nol rupiah.
Tidak hanya di level perguruan tinggi, kebijakan pendidikan gratis di jenjang sekolah pun mendapat sorotan. Dayat, sapaan akrab Achmad Hidayatullah, menyebut masih banyak sekolah yang memungut biaya dengan berlindung di balik istilah ‘sumbangan sukarela’. “Di lapangan masih ditemukan adanya pungutan yang mengatasnamakan sumbangan sukarela. Ketika sumbangan berubah menjadi kewajiban terselubung, orang tua dapat merasa tertekan, cemas, bahkan khawatir anaknya kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” jelasnya.
Dayat turut mengingatkan agar digitalisasi pendidikan tidak dijadikan jalan pintas. Pembelajaran daring penuh tanpa dukungan infrastruktur dan interaksi yang memadai justru bisa menghambat kemampuan berpikir mandiri siswa. Peran guru dan dosen sebagai pembimbing, katanya, tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi.
Intinya, pendidikan gratis baru benar-benar bermakna jika dibarengi tata kelola yang bersih, pengendalian komersialisasi, dan jaminan mutu pembelajaran. Kebijakan yang hanya menggratiskan biaya tanpa membenahi sistemnya dari dalam hanya akan melahirkan ilusi akses, bukan pendidikan yang sesungguhnya merata dan berkualitas.
Sumber: Detik.com
Baca Juga
Mau Karier di Pasar Modal? Pahami Dulu Beda Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat BNSP WPPE
Beasiswa S3 ke Austria 2027 Dibuka, Khusus Dosen Tetap di Bawah 35 Tahun
Wabah Influenza A Meningkat, Dosen ITS Ingatkan Bahaya Minum Antibiotik Sembarangan
